Kuliah Umum Serta penandatanganan Mou FISIP UMRAH dan Ombudsman

Tanjungpinang, Persma Kreatif FISIP UMRAH- Kuliah umum dan Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. diselenggarakan pada Rabu (21/08) di Auditorium Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dompak.

“Kami juga tidak mau sembarang MoA (memorandum of Agreement), karena dari MoA itu bagaimana mengimplementasikan MoAnya.” ujar Dr. Oksep Adhayanto, M.H. selaku Dekan FISIP UMRAH dalam kata sambutannya.

“Saya berharap memang tidak hanya sebatas magang bersama dengan Ombudsman, bisa ke lain-lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswa kami.” Tambahnya menjelaskan.

Kemudian dilakukan penandatanganan kerjasama, serah terima dan juga foto bersama.

Usai penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan kuliah umum yang dipaparkan oleh Agung Setio Apriyanto, SH., MH selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Kepri

Ombudsman adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Permasalahan terhadap pelayanan publik yang sering terjadi yaitu pemadaman listrik, ketidaklancaran air dari PDAM, Serta masih banyak lagi. Tetapi kini sudah mulai terjadi perubahan.

“Dulu listrik sering padam, tetapi sekarang udah nggak lagi. Begitu pula air, yang dulunya sering tidak jalan sekarang sudah lancar” tutur Reyhan, salah satu mahasiswa ilmu pemerintahan.

Bukan hanya itu saja, menurut salah satu Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang berasal dari Jawa tengah mengungkapkan, mengurus pemindahan kependudukan hanya diperlukan satu hari saja.

Jika terjadi permasalahan dalam pelayanan publik, masyarakat diharapkan tidak diam saja. Masyarakat harus mendapatkan hak haknya, dimana pun ia tinggal karena merupakan kewajiban suatu negara. Masyarakat perlu tau persyaratan, prosedur, dan harga semua harus jelas sesuai dengan standar pelayanan.

Didunia terdapat 170 lembaga ombudsman, bertugas sebagai pendamping di masyarakat. Di Indonesia Ombudsman hadir di tahun 2000 pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Lembaga Ombudsman dibentuk berdasarkan Undang Undang no 37 tahun 2008.  (Azra,Christina)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *