uu tentang pendidikan tinggi bukan pendidikan yang tertinggal

UU NO 12 TAHUN 2012
Tentang Pendidikan Tinggi

(PERGURUAN TINGGI NEGERI)

Sebagai negara hukum tentu saja ada peraturan yang mengatur demi terciptanya keseimbangan dalam kehidupan bernegara antar warga negara dan pemerintah.

Jauh sebelum perguruan tinggi dibentuk ada beberapa prinsip yang harus di perhatikan.

BAB II
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Bagian Kesatu
Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 6
Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan Prinsip :

Ayat ( b ) ; Demokratis, dan berkeadilan serta tidak Diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Ayat ( i ) ; Keberpihakan kepada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi.

Kemudian ada peraturan yang mengatur terkait pengelolaan suatu perguruan tinggi.

BAB IV
Perguruan Tinggi
Bagian kelima
Pengelolaan perguruan tinggi

Pasal 62
Ayat ( 1 ) ; perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma.
Ayat ( 2 ) ; otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi.

Pasal 64
Ayat ( 3 ) ; otonomi pengelolaan dibidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan :
a. Organisasi
b. Keuangan
c. Kemahasiswaan
d. Ketenangan ; dan
f. Sarana prasarana

Pasal 65
Ayat ( 4 ) ; pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 74
Ayat ( 1 ) ; PTN Wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20 % ( dua puluh persen ) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.

Pasal 76
Ayat ( 1 ) ; pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

Ayat ( 3 ) ; Perguruan Tinggi / penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

Pasal 85
Ayat ( 2 ) ; pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Untuk Pembiayaan pendidikan harus sesuai dengan perkonomian masyarakat disuatu daerah, karna kerap kali kita lihat bahasa diperaturan diatas menggunakan kata-kata menyesuaikan.
Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, Panusunan Siregar, jumlah penduduk miskin pAda bulan Maret 2017 sebanyak 125.370 jiwa?. Sedangkan data penduduk miskin pada September 2016 berjumlah 119.143 jiwa?. Jika dipersentasekan maka naik sebesar 0,22 persen.
“Selama periode September 2016 sampai Maret 2017, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebanyak 5.301 jiwa? dari 86.189 jiwa? menjadi 91490 jiwa?, demikian juga di daerah pedesaan secara absolut mengalami kenaikan jumlah sebanyak 926 jiwa.

Saya tidak terlahir dari keluarga yang terlalu kaya, menurut saya pendidikan yang sedang kita tempuh saat ini begitu memprihatinkan, tentu saja ini akan menjadi beban orang tua kita dikampung sana.
Jika tidak dihentikan maka ini akan menjadi kebiasaan khususnya terkait penetapan biaya pendidikan.

Atas perhatian dan pertimbangan rekan-rekan mahasiswa/i semuanya saya ucapkan trimakasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *