Kemenko Maritim Lepas 25 Mahasiswa Peserta Ekspedisi umrah

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) bersama Universitas Maritim Raja Ali Haji secara resmi melepas 24 peserta terbaik mahasiswa UMRAH, dalam mengikuti Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) 2017 di gedung rektorat kampus UMRAH Dompak, Jumat (28/07/2017).

Deputi Bidang Kemaritiman, Dr. Andreas Piri mengatakan, Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) 2017 sebuah program KEMENKO MARITIM guna mendorong dan menginisiasi pemuda untuk dapat mengenal karakteristik masyarakatnya, mengenal budaya masyarakatnya sendiri, sehingga dapat membangun sektor maritim dalam masyarakat pulau.

Dia menjelaskan, ENJ ini merupakan tahun ketiga kalinya diadakan dengan melibatkan 3000 orang peserta yang terdiri dari 1000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan 2000 pemuda dari berbagai kalangan masyarakat mulai dari sabang sampai merauke.

“Ini adalah sebuah proses pembinaan, jadi kita mengharapkan melalui pengalaman ekspedisi ini, semakin banyak generasi muda yang dapat belajar dan memiliki pengalaman dalam pengabdian. Sehingga pada akhirnya dapat mengabdikan dirinya kemasyarakat pulau, yang kalau selama ini kan program-program cenderung di arahkan ke kota-kota, kali ini kita akan mengirimkan mahasiswa ke wilayah daerah 3T, terdepan, terluar dan terisolir,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UMRAH Prof. Syafsir Akhlus sangat mengapresiasi sinergi dengan Kemenko Maritim. Ia pun berpesan kepada para mahasiwa yang akan berangkat, agar dapat mengemban amanah dengan baik dan mampu menjalankan misinya dengan sempurna.

Koordinator peserta ENJ 2017 UMRAH , Mulyadi menambahkan, rasa bangga dan bahagianya dirinya pun berharap agar persiapan sejak awal yang telah dikoordinasikan oleh Kemenko Maritim dapat berjalan lancar hingga akhir ENJ 2017.

“Berkaitan dengan tujuan ENJ, maka selama ekspedisi peserta akan melaksanakan program kerja di pulau tujuan. Program kerja yang akan dilaksanakan mencakup sektor pendidikan,kesehatan, lingkungan hidup dan ekonomi maritim,” tungkasnya.

Mengenai keberangkatan peserta ENJ UMRAH 2017 dengan tujuan wilayah pulau laut kabupaten Natuna, akan dilaksanakan pada Senin 31 juli di Pelabuhan Sri Bintan Pura dengan menggunakan kapal sabuk nusantara Km 30.
Reporter: beto

solidaritas mahasiswa umrah minta DPRD untuk segera mendesak gubernur kepri agar segera mengelola batas perairan 12 mil

 Persma kreatif fisip umrah: – Solidaritas Mahasiswa mendesak Anggota DPRD Kepri untuk memanggil Gubernur terkait kewenangan Pemerintah Provinsi disektor laut. Hal itu disampaikan Oleh Raja Rachmad Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UMRAH. Menurutnya potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah itu ada, akan tetapi saat ini Gubernur belum mengambil langkah itu. “Kewenangan UU Pemda nomor 23/2014 itu mengatur kewenangan provinsi untuk mengelola laut 0-12 mill dari bibir pantai. Artinya PAD kepri disektor Pelabuhan lego jangkar ini harus direbut, masak dari 6 s/d 7 objek pungutan yang ada 1 pun objek tidak masuk menjadi pendapatan daerah padahal regulasinya sudah mengatur bahwa objek pungutan terkait pemanfaatan perairan (jasa labuh) adalah hak provinsi.” Ungkapnya. Oleh karena itu pekan depan, Solidaritas Mahasiswa, akan menggelar Hearing dengan para wakil Rakyat. “Kita akan mengadukan persoalan ini kepada para wakil rakyat di provinsi ini, agar fungsi legislatif bisa dilaksanakan dengan baik, salah satunya memanggil Gubernur itu, untuk segera mengambil langkah kongrit.” Jelasnya. Sementara Suaib, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMRAH mengatakan seharusnya Dewan Peka terkait persoalan ini, mengingat gubernur belum mengambil kebijakan terkait pengelolaan sektor laut dan patut pula diingat bahwa kab/kota dapat menuntut hasil pengelolaan laut sesuai amanat undang undang, dan untuk itu bagaimana provinsi mempertanggungjawabkannya karena sampai saat ini Pemerintah Provinsi belum ada langkah nyata, Ungkapnya. Pasal 27 UU 2014 tentang Pemda, poin satu berbunyi bahwa Daerah Provinsi diberi kewenangan  untuk mengelola sumber daya alam dilaut yang ada diwilayahnya. “Poin satu dalam pasal 27 itu adalah kewenangan provinsi meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi.” Ungkap mantan Calon Presiden Mahasiswa UMRAH ini. Selain itu, pemprov diberikan kewenangan untuk mengatur administratif, tata ruang, ikut serta dalam memilihara  keamanan di laut dan mempertahankan kedaulatan negara. “Dalam pasal 27, poin 3 itu disebutkan kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam dilaut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling jauh 12 mill laut, diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.” Jelasnya. Yang terakhir patut DPRD dan Gubernur ingat bahwa Tanggungjawab Pemprov berdasarkan UU 23/2014 bertambah diantaranya pengelolaan SMA / SMK yang tentunya membutuhkan biaya besar sehingga potensi yang ada ya jangan dibiarkan pungkasnya.
Reporter: beres LumbanTobing
Publikasi: budi prasetyo

Kebisingan Pemuda Negeri Sosial Media

diskusi dengan beragam topik bahasan. Kondisi ini menghasilkan suatu inkubasi khusus , padahal sedang terjebak dalam situasi kompleks tentang pemaknaan “menyampaikan pendapat” itu sendiri. Lalu setelahnya topik pembahasan pun meluas, sampai-sampai hampir tak ada perkembangan sosial politik yang luput dari kritisisme aktivis media sosial.
Waktu-waktu yang ada, tak peduli luang atau produktif kerja, menjadi arena tanding untuk debat tanpa moderator. Undang-undang yang ada pun masih tak cukup powerful. Dari ribuan pelanggaran UU ITE yang terjadi setiap harinya, hanya sedikit sekali yang diproses sesuai hukum yang berlaku.
Padahal, pelanggaran ini umumnya diakibatkan karena tipisnya batasan dalam membahas isu aktual dengan hal-hal yang bersifat pribadi. Terlebih, agak sulit memang mengabaikan debat media sosial, ketika semuanya—masyarakat, pemerintah, politisi, penegak hukum, selebritas, aktivis—merasa berkepentingan mengikuti perdebatan di sana.
Menanggapi fenomena media sosial ini, Agus Sudibyo dalam tulisannya mengatakan bahwa setiap orang adalah jurnalis, setiap orang adalah sumber. Pada pelaksanaannya, media sosial memang memungkinkan individu bertindak sebagai subyek yang otonom di ruang publik. Poin terpentingnya adalah bagaimana kita mampu mendorong orang-orang di sekitar kita untuk secara partisipatoris terlibat dalam proses pencarian, penyebaran, dan pertukaran informasi yang sesuai.
Sebab, ada cukup banyak dari kita yang hanya jadi penonton dalam diskursus media. Seperti halnya yang ditunjukkan dalam pemilihan tema berita di televisi yang utamanya merujuk pada elitisme. Bukankah sebagian besar pemirsa televisi kita adalah kelas menengah ke bawah? Akan tetapi kenapa justru seringkali dialog-dialog di televisi hanya mencerminkan problem, minat, atau sensibilitas kelas menengah ke atas?
Kemunculan media sosial yang memungkinkan setiap orang berpendapat langsung, terlibat dalam diskusi, bahkan turut menentukan tema yang perlu didiskusikan, membuka asa bagi perwujudan egalitarianisme dan kesetaraan. Siapa pun boleh berbicara tentang apa saja. Siapa pun boleh berdiskusi dan menyanggah pendapat siapa saja. Maka, jika melihat dari perspektif demokrasi dan deliberasi publik, peristiwa yang mampu melibatkan publik secara besar seperti ini termasuk bagian dari kemajuan yang dapat diapresiasi.
Akan tetapi yang menjadi fokus utamanya adalah bahwa diskusi di ruang publik juga harus dilandasi etika dan kepantasan. Kebebasan berpendapat kita dibatasi hak orang lain untuk diperlakukan secara adil serta hak semua orang atas ruang publik yang steril dari sumpah seranah, sikap permusuhan, dan pergunjingan pribadi.
Jika disepakati bahwa media sosial adalah sebentuk ruang publik, maka sebagaimana aturan yang kita jumpai pada ruang-ruang publik yang lain, aturan tersebut juga harus berlaku untuk media sosial tanpa pengecualian. Sehingga kebisingan-kebisingan yang terjadi dapat diubah menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat.
Menggerakkan Kebisingan Positif
Hiperaktualitas dan interaktivitas sebagai keunggulan komparatif media sosial telah mendorong kita melontarkan pernyataan spontan, otomatis, dan tanpa berpikir panjang. Gairah dan suasana diskusi di media sosial mengondisikan kita berbicara sesegera dan seaktual mungkin.
Dalam berbagai isu, media sosial tampak digunakan sebagai sarana menghujat, mencaci maki, atau merendahkan pihak yang dianggap bertentangan pendapat. Yang kita temukan di media sosial tidak sekadar kritik yang argumentatif, tetapi juga kritik yang apriori dan kasar. Dengan mudahnya satu pihak menghakimi pihak lain tanpa ada mekanisme tabayyun: klarifikasi dan umpan balik.
Siapapun yang muncul pertama kali akan “dianggap” sebagai orang yang lebih tahu dan lebih pakar. Representasi dari kaidah inilah yang membuat kita seringkali tak sempat pikir panjang tentang kepantasan dan dampak suatu pernyataan. Kontroversi, debat kusir, dan bahkan penghakiman, justru seolah menjadi bahan bakar yang menambah laju kebisingan tersebut.
Selain itu, diskusi di media sosial memungkinkan kita menyamarkan identitas diri dan berbicara secara anonim. Persoalannya, sebagaimana dikatakan sosiolog George Simmel, di mana ada anonimitas di situlah muncul potensi iresponsibilitas. Tentu tidak semua anonymous adalah pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab.
Namun, tidak sedikit orang yang menggunakan nama samaran atau akun anonim untuk berbicara seenaknya dan mem-bully orang lain. Menggunakan analogi Simmel, mereka seperti manusia-manusia bertopeng yang dapat bertindak jahat terhadap orang lain tanpa seorang pun tahu jati dirinya, tanpa harus bertanggung jawab.
Menjadi penting bagi kita untuk merefleksikan kembali nasihat salah seorang cendikiawan terbaik dunia, Imam Asy-Syafi’i: “Jika seseorang hendak berbicara maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Jika dia merasa bahwa ucapan tersebut tidak merugikannya, silakan diucapkan. Jika dia merasa ucapan tersebut ada mudaratnya atau ia ragu, maka ditahan (jangan bicara).” Proses berpikir ini dalam istilah yang dipakai oleh Hannah Arendt, adalah seperti berdialog dengan diri sendiri.
Think before act menjadi sangat penting agar kita mampu menenggang nasib dan perasaan orang lain, tak sekadar mengikuti naluri-naluri yang egoistik-anarkis. Kemampuan menenggang nasib dan perasaan orang lain inilah esensi sesungguhnya dari hidup bermasyarakat.
Hari ini boleh saja kebiasaan menumpahkan emosi kemarahan atau ketidaksetujuan di media sosial dengan apriori, sumpah seranah, cemoohan, dan penistaan—sebagaimana sering terjadi belakangan ini—menjadi sesuatu yang biasa kita lihat. Namun, jangan pernah sekalipun mengganggap itu adalah hal biasa.
Jangan sampai negativitas media sosial menutupi potensi-potensi demokratif-deliberatif sebagaimana telah dijelaskan di atas. Negativitas hanya  untuk menjadi lebih baik. Bukan dengan meredam kebisingan, tapi justru dengan  kebisingan positif? Ini mendesak. Kita harus jadi lebih baik.

Dewasa ini, hadirnya media sosial sangat berdampak bagi kehidupan kita. Menghubungkan berbagai kehidupan dari satu tempat ke tempat lain yang sangat jauh. Mengoneksikan jaringan yang satu dengan jaringan baru. Menciptakan komunitas. Atau bahkan membantu meningkatkan bisnis dan penjualan.
Maka seiring dengan meningkatnya aktivitas para pengguna internet di media sosial, terbukalah ruang-ruang diskusi dengan beragam topik bahasan. Kondisi ini menghasilkan suatu inkubasi khusus sebagai tempat ‘para ahli’ dengan cara yang instan dan dalam tempo yang prematur.

Tuntutan akan kesetaraan hukum politik menjadi paling populer belakangan ini. Semua berhak menyampaikan pendapat paling benar, padahal sedang terjebak dalam situasi kompleks tentang pemaknaan “menyampaikan pendapat” itu sendiri. Lalu setelahnya topik pembahasan pun meluas, sampai-sampai hampir tak ada perkembangan sosial politik yang luput dari kritisisme aktivis media sosial.
Waktu-waktu yang ada, tak peduli luang atau produktif kerja, menjadi arena tanding untuk debat tanpa moderator. Undang-undang yang ada pun masih tak cukup powerful. Dari ribuan pelanggaran UU ITE yang terjadi setiap harinya, hanya sedikit sekali yang diproses sesuai hukum yang berlaku.

Padahal, pelanggaran ini umumnya diakibatkan karena tipisnya batasan dalam membahas isu aktual dengan hal-hal yang bersifat pribadi. Terlebih, agak sulit memang mengabaikan debat media sosial, ketika semuanya—masyarakat, pemerintah

jadwal ukt umrah di majukan

Persma kreatif fisip umrah – ini Penjelasan Wakil Rektor 1 UMRAH Pemajuan jadwal pembayaran uang kuliah dilungkungan kampus UMRAH yang sebelumnya di jadwalkan pada kalender akademik tanggal 14 agustus s.d 30 agustus 2017 namun dimajukan
menjadi 17 juli s.d 31 juli 2017, berdasarkan terbitan surat edaran nomor: 2411/UN53.04/SE/2017 tentang pembayaran uang SPP/UKT mahasiswa/i
Ini penjelasan Prof. Dr. Rer. Nat. H. Rayandra Ashar, M.Si selaku Wakil Rektor I UMRAH yamg membidangi Akademik dan Kemahasiswaan mengatakan dimajukannya jadwal pembayaran UKT mahasiswa ini bukan semata mata untuk memberatkan mahasiswa, namun ada kebijakan yang yang perlu di utamakan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan, ujarnya saat diwawancarai awak media sijori.

lebih lanjut iya menjelaskan jadwal pembayaran UKT dimajukan karena ada target akumulasi dana yang harus di capai agar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 sebesar 17 Miliyar bisa tercapai. “jika DIPA tercapai lebih satu dari 17 Miliyar, Umrah akan mendapatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2016 sebesar 3 Miliyar dan tahun 2017 sebesar 17 M jadi total yang akan diterima 20 M dan untuk mendapatkan dana SILPA selama tiga bulan terhitung dari target DIPA yang sudah tercapai, pungkasnya.

Kalau misalnya umrah sudah tercapai 17 M kemudian umrah harus mengajukan ke KPPN untuk namanya pengakuan, pengakuan bahwa sudah bisa dipakai oleh KPPN dan KPPN akan membuat surat DJA (dirjen anggaran) waktu pengurusan ini oleh KPPN ke DJA ini SOP nya terhitung 3 bulan setelah tercapai 17M  lalu DJA akan mengeluarkan dipa baru, pungkasnya.

kalau 31 juli ini tercapai maka baru ini bisa di ajukan bulan agustus september oktober dan baru bisa digunakan november,  kalau desember sudah tutup buku dan jika tahun ini tidak dipakai maka tahun depan tidak bisa digunakan lagi dan hilang,  jika tidak bisa diajukan maka mahasiswa tidak bisa berkegiatan padahal dana ini sangat bermanfaat bagi menunjang kegiatan kemahasiswaan seperti kegiatan Pekan Kreatifitas Mahasiswa, pelatihan dosen membuat bahan ajar dan kegiatan lainnya, Tutupnya.

saya tekankan, tidak ada denda jika terlambat pembayaran di bulan Juli ini, di isyaratkannya jika 60 persen saja mahasiswa yang bayar uang kuliah pada bulan juli ity sudah mencapai target 17 Miliyar, sehingga Umrah bisa menggunakan dana SILPA tersebut. tambahnya.

walaupun demikian pihak rektorat memberikan solusi Bagi mahasiswa/i yang tidak bisa membayar ditanggal 17 s.d 31 juli 2017 dapat melakukan pembayaran secara di cicil selama tiga kali dengan melaporkan diri ke BEM Fakultas masing-masing yang nantinya akan difasilitasi. Nomor kontak :
1. Gilang Ramadhan (FISIP) 082283782086
2. Embun Mutiara F (FE) 082391045198 3. R. M Rachmad Rizal Akbar (FIKP) 081279628911
4. Rendy Navy Wicaksono (FKIP) 081277654017
dan bagi mahasiswa/i yang sidang skripsi di bulan agustus tidak perlu melakukan pembayaran lagi.

Reporter: beto
Editor: budi prasetyo

pengumuman pertukaran pelajar untuk mahasiswa sosiologi umrah

Pengumuman
Dibuka kesempatan untuk mahasiswa jurusan Sosiologi UMRAH mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa (credit earning/credit transfer) ke Jurusan Sosiologi Universitas Andalas tahun akademik 2017/2018 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lama kegiatan 1-2 semester
2. Mahasiswa Sosiologi Minimal semester V
3. IPK >3.25

Adapun matakuliah yg bisa diambil di semester ganjil 2017/2018:
Perubahan sosial
Sos pendidikan
Sos perkotaan
Sos politik
Metode penelitian kuantitatif
Sos ekonomi
Sos gender
Sos kesehatan
Sos korupsi

Untuk keterangan lainnya:
1. Kuliah sudah akan dilaksanakan pada Senin, 7 Agustus 2017 di Sosiologi Unand.
2. Mahasiswa disediakan asrama Unand.

Mahasiswa yang berminat ikut akan diseleksi oleh Prodi Sosiologi FISIP UMRAH dengan tahapan sbg berikut:
1. Tahap seleksi administrasi: (rabu, 26 juli 2017) ke staf Sosiologi.
A. Fotokopi transkrip nilai sementara
B. Asli bukti pembayaran spp
C. Surat pernyataan bersedia mengikuti program hingga selesai (format ada di prodi)

2. Tahap wawancara (kamis, 27 agustus 2017)

TTD,
Ketua Prodi Sosiologi FISIP UMRAH,
Marisa Elsera,M.Si
NIP 198710192014042001

uu tentang pendidikan tinggi bukan pendidikan yang tertinggal

UU NO 12 TAHUN 2012
Tentang Pendidikan Tinggi

(PERGURUAN TINGGI NEGERI)

Sebagai negara hukum tentu saja ada peraturan yang mengatur demi terciptanya keseimbangan dalam kehidupan bernegara antar warga negara dan pemerintah.

Jauh sebelum perguruan tinggi dibentuk ada beberapa prinsip yang harus di perhatikan.

BAB II
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Bagian Kesatu
Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 6
Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan Prinsip :

Ayat ( b ) ; Demokratis, dan berkeadilan serta tidak Diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Ayat ( i ) ; Keberpihakan kepada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi.

Kemudian ada peraturan yang mengatur terkait pengelolaan suatu perguruan tinggi.

BAB IV
Perguruan Tinggi
Bagian kelima
Pengelolaan perguruan tinggi

Pasal 62
Ayat ( 1 ) ; perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma.
Ayat ( 2 ) ; otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi.

Pasal 64
Ayat ( 3 ) ; otonomi pengelolaan dibidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan :
a. Organisasi
b. Keuangan
c. Kemahasiswaan
d. Ketenangan ; dan
f. Sarana prasarana

Pasal 65
Ayat ( 4 ) ; pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 74
Ayat ( 1 ) ; PTN Wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20 % ( dua puluh persen ) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.

Pasal 76
Ayat ( 1 ) ; pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

Ayat ( 3 ) ; Perguruan Tinggi / penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

Pasal 85
Ayat ( 2 ) ; pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Untuk Pembiayaan pendidikan harus sesuai dengan perkonomian masyarakat disuatu daerah, karna kerap kali kita lihat bahasa diperaturan diatas menggunakan kata-kata menyesuaikan.
Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, Panusunan Siregar, jumlah penduduk miskin pAda bulan Maret 2017 sebanyak 125.370 jiwa?. Sedangkan data penduduk miskin pada September 2016 berjumlah 119.143 jiwa?. Jika dipersentasekan maka naik sebesar 0,22 persen.
“Selama periode September 2016 sampai Maret 2017, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebanyak 5.301 jiwa? dari 86.189 jiwa? menjadi 91490 jiwa?, demikian juga di daerah pedesaan secara absolut mengalami kenaikan jumlah sebanyak 926 jiwa.

Saya tidak terlahir dari keluarga yang terlalu kaya, menurut saya pendidikan yang sedang kita tempuh saat ini begitu memprihatinkan, tentu saja ini akan menjadi beban orang tua kita dikampung sana.
Jika tidak dihentikan maka ini akan menjadi kebiasaan khususnya terkait penetapan biaya pendidikan.

Atas perhatian dan pertimbangan rekan-rekan mahasiswa/i semuanya saya ucapkan trimakasih.

Audiensi seluruh bem fakultas umrah atas kebenaran informasi UKT

Hari ini BEM Fakultas se UMRAH melayangkan surat audiensi kepada kepala Biro Umum Perencanaan Keuangan (BUPK), yang mana isinya meminta audiensi bersama kepala BUPK sebagai yang bertanggung jawab yang menanda tangani surat edaran nomor: 2411/UN53.04/SE/2017 tentang pembayaran uang SPP/UKT mahasiswa/i yang dimajukan menjadi 17 juli s.d 31 juli 2017, padahal seharusnya sesuai jadwal akademik UMRAH pada tanggal 14 agustus s.d 30 agustus 2017.

Namun kepala BUPK sedang ada Dinas Luar (DL) begitu juga dengan pak warek 2 yang sedang di luar kota, menurut keterangan yang kami dapat bahwa hari kamis (20 juli 2017) kepala BUPK kembali ke Tanjungpinang, begitu juga dengan pak warek 2.

Sehingga kamipun tetap meminta tetap dipertemukan dengan perwakilan BUPK dan kami memyempatkan menjumpai pak warek 1.

Dari hasil audiensi kami dengan perwakilan BUPK dan pak warek 1 kami simpulkan:
1. Bagi mahasiswa/i yang tidak bisa membayar ditanggal 17 s.d 31 juli 2017 dapat melaporkan diri ke BEM Fakultas masing-masing yang nantinya akan difasilitasi.
Nomor kontak :
1. Gilang Ramadhan (FISIP) 082283782086
2. Embun Mutiara F (FE) 082391045198
3. R. M Rachmad Rizal Akbar (FIKP) 081279628911
4. Rendy Navy Wicaksono (FKIP) 081277654017

2. Bagi mahasiswa/i yang sidang skripsi di bulan agustus tidak perlu membayar lagi.

Setelah ini kami BEM Fakultas se UMRAH akan tetap meminta peretemuan kepala BUPK sebagai penanggung jawab hal ini.