UMRAH Nilai Pernyataan Kadisdik Kepri Tidak Berdasar

dosen-umrah

 

Persma Kreatif Fisip Umrah, Tanjungpinang- Pihak Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang menegaskan dana hibah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dipergunakan untuk kegiatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jadi klaim Kepala Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa penggunaan dana hibah tidak jelas, merupakan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Biro Umum Perencanaan dan Keuangan (BUPK) UMRAH Edison, di Tanjungpinang, Selasa, menanggapi komentar Kepala Dinas Pendidikan Kepri Yatim Mustafa yang hingga saat ini bersikeras tidak memberi surat rekomendasi pencairan dana hibah.

“Sesuai dengan salah satu klausul dalam Peraturan Presiden pendirian Umrah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban membantu membiayai Umrah selama minimal lima tahun sejak bantuan diberikan. Karena bantuan dalam bentuk hibah diberikan mulai tahun 2012, maka akan berakhir tahun 2016 ini,” ujarnya yang juga Deputi Polsoskam BPKP.

Dia menjelaskan hibah yang diterima selama kepemimpinan Rektor Umrah Prof Syafsir Akhlus sejak Juni 2014-2015 sebesar Rp18 miliar, masing-masing sebesar Rp8 miliar tahun 2014 dan Rp10 miliar tahun 2015.

Hibah tersebut digunakan untuk membayar gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan prestasi kerja pegawai dan dosen non PNS serta honor kelebihan jam mengajar dosen non PNS.

Hibah sebesar Rp103 miliar untuk pembangunan fisik serta Rp50 miliar dalam bentuk uang tunai diterima dan digunakan dalam periode rektor sebelumnya yang diturunkan di tengah jalan. Hibah untuk pembangunan fisik sebesar Rp103 miliar juga langsung dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

“Hibah yang diterima dari Pemerintah Kepri sesuai dengan peraturan yang berlaku, diregistrasi ke Kementerian Keuangan RI dan dimasukkan ke dalam DIPA Umrah,” katanya.

Di awal kepemimpinan Prof Syafsir Akhlus, kata dia hal pertama yang dilakukan memperbaiki kesejahteraan pegawai dan dosen non pns yang sebelumnya digaji tidak layak dengan menaikkan gaji pokok setara dengan pns dan memberikan tunjangan perbaikan penghasilan. “Sumber pembiayaannya berasal dari hibah yang diberikan Pemerintah Kepri,” katanya.

Pada akhir tahun 2015, mulai bulan November, gaji pokok pegawai dan dosen non PNS dibebankan ke DIPA UMRAH dengan konsekwensi banyak kegiatan yang dikorbankan. Dalam tahun 2016, gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai dan dosen non pns sebesar Rp7 miliar dibebankan ke DIPA UMRAH pada komponen BOPTN.

Akibatnya dana untuk kegiatan kemahasiswaan, penelitian dosen, pengembangan dosen sangat tidak memadai.

Jika hibah dari Pemerintah Kepri sebesar Rp15 miliar tersebut dicairkan, maka hanya cukup digunakan untuk membayar tunjangan pegawai dan dosen non PNS serta untuk membayar dana talangan yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai dan dosen non PNS bulan September dan Oktober 2015.
Sumber : Metrobatam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *